Pembatasan biaya pendidikan perguruan tinggi (PT) akan diberlakukan secara menyeluruh. Perguruan tinggi negeri (PTN) dianjurkan untuk menyesuaikan biaya pendidikan yang akan diterapkan di masing-masing kampus.

Pembatasan biaya tidak hanya pada jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tetapi juga berlaku untuk jalur mandiri.

Pembatasan biaya pendidikan tidak hanya untuk jalur tertentu, tetapi semua jalur harus melakukan pembahasan biaya pendidikan secara keseluruhan, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh, kemarin.

Nuh mengatakan, kebijakan ini muncul karena kementerian menerima banyak keluhan dari berbagai masyarakat. Mereka menyayangkan biaya pendidikan yang terlalu mahal dan tidak terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah.

Di antara biaya pendidikan yang dikeluhkan adalah SPP, biaya investasi seperti biaya pembangunan, dan berbagai pungutan lain. Akibat dari tingginya biaya pendidikan itu, akses masyarakat untuk kuliah terbatas. Angka partisipasi pasar (APK) pendidikan tinggi pun masih rendah.

Banyak keluhan yang ada, tapi keluhan tentang biaya investasi dan SPP yang paling banyak muncul. Itu yang menjadi dasar kebijakan Kemendikbud untuk mengatur biaya pendidikan di PTN, ujar M Nuh kemarin.

Mantan Rektor ITS ini menambahkan, otomoni pendidikan telah diberlakukan di semua daerah. Namun otonomi bagi PTN tidak bisa dibiarkan sepenuhnya karena biaya pendidikan yang keluar dari pemerintah untuk PTN juga sangat besar. Ini kan terkait pelayanan publik, jadi harus ada aturan yang jelas untuk diterapkan, ungkapnya.

Sesuai rencana, pembatasan biaya pendidikan akan diatur dalam Permendikbud yang rencananya akan diterbitkan sebelum pendaftaran mahasiswa baru, Mei mendatang. Saat pendaftaran mahasiswa baru nanti, pembatasan biaya pendidikan ini akan diberlakukan, beber Nuh.

Wakil Rektor Universitas Airlangga (Unair) Syahrani mengatakan, pembatasan biaya pendidikan harus digodok secara matang. Sebab, jika pemerintah salah dalam menghitung maka akibatnya sangat berbahaya.

Jangan sampai pembatasan biaya pendidikan menjadikan penurunan kualitas pendidikan saat ini, katanya.
Syahrani mengungkapkan, untuk menunjukan kualitas pendidikan, berbagai negara mengeluarkan biaya yang cukup besar, misalnya pendidikan di Jepang. Pemerintah Jepang mengalokasikan anggaran pendidikan yang sangat besar untuk mendorong kualitas pendidikan.

Kondisi tersebut juga terlihat di negara-negara Eropa. Mereka mengeluarkan anggaran khusus pendidikan lebih banyak, sebab dengan pendidikan maka negara akan dimajukan. Berapa ratus dollar anggaran untuk pendidikan di negara-negara barat. Kami berharap pemerintah menyadari itu, ungkap Syahrani.

Pembantu Rektor 1 ITS Herman Sasongko mengaku sangat senang dengan pembatasan biaya pendidikan itu. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada warga miskin untuk mengenyam pendidikan layak.

Sekolah itu hak semua masyarakat, makanya aturan ini sangat baik. Kami akan menaati semua keputusan yang diterapkan, jelasnya.

 http://kampus.okezone.com/read/2011/11/2…

Jadilah orang pertama yang menyukai tulisan ini

Apakah anda menyukai tulisan ini ?

Suka tulisan ini